PEMBIAYAAN FUNGSIONAL

BAGIAN I
PEMBIAYAAN FUNGSIONAL
Dalam pendekatan ini pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional terutama untuk menigkatkan kesempatan kerja.
Ada tiga konsep pembiayaan fungsional : pengeluaran pemerintah, penerimaan dan pertimbangan scara terpisah.
- pengeluaran pemerindah dierapakan dengan memperhatikan akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional/ kesejahteraan/kesempatan kerja
- penerumaan/pengenaan pajak, bukan digunakan untuk peningkatan penerimaan Negara tetapi di gunakan untuk mengatur kegiatan dan produktiofitas sector swasta.
- Pinjaman yang diperoleh dengan menjual obligasi pemerintah, digunakan sebagai alat untuk mnekan inflasi melalui penguranagan jumlah dana yangf dimiliki masayrakat.
PENDEKATAN PENGELOLAAN ANGGARAN TERKENDALI
Dalam kondsep anggaran dalam pendekatan pengelolaan anggaran terkendali, pengeluaran pemerintah, pengeluaran dan pinjaman ditujukan untuk mncapai kestabilan ekonomi. Yang mana pendekatan ini Menghendaki hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan, tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi, sehingga pada suatu saat terjadi deficit maupun surplus.

STABILITAS ANGGARAN
Berdasarkan stabilitas perekonomian yang otomatois, pengeluran pemerintah ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relative dari berbagai mascam program, sedangkan pengenaan pajak ditentukan untuk menimbulkan surplus pada periode kesempatan kerja penuh.



PENDEKATAN ANGGARAN BELANJA BERIMBANG
Konsep anggaran yang mfenekankan pada keharusan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Pada masa diflasi pengeluaran pfemerintah akan ditngkatkan, disisi lain penerimaan dari sector perpajakan ditingkatkan yang di ikuti dengan upaya dengan tidak mcenimbulkan diflasi yang bferkelanjutan, sebaliknyza dalam mas inflasi sector perpajakan akan dimanfaatkan secara terareah untuk mencegah timbulnya akibat inflasi yang tidak diharapkan.

BAGIAN 11
PEMBIAYAAN FUNGSIONAL
Menurut pendapat saya pembiayaan funsional lebih cendrung kepada perencanaan perekonomian liberalis, yang mana perekonomian yang didominasi oleh pihak swasta, dalam perekonomian ini pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengerjaan yang tinggi dengan harga-harga yang stabil melalui berbagai instrument kebijaksanaan fiscal dan moneter. Oleh karena system mekanisme pasar yang benar-benar bebas dapat mengarah kepada situasi yang sangat tidak stabil yang dicerminkan oleh gejolak yang luar biasa dalam pendapatan dan pengerjaan selama kurun waktu siklus usaha, maka pemerintah berusaha secara aktif untuk menciptakan keadaan yang akan mencegah ketidakstabilan ekonomi tersebut sambil tetap merangsang peretumbuhannya. Alat kebijaksanaan utama yang digunakan adalah terutama kebiakan dibidang moneter, perpajakan dan hubungan luar negri. Tingkat pengerjaan yang lebih besar dan pendapatan lebih tinggi bagi penduduk yang semakin meningkat disebabkan oleh adanya ekspansi moneter, peningkatan pengeluran pemerintah dan penyesuaian tarif pajak. Inflasi dan diflasi diatasi melalui kebijaksanaan-kebijaksanan fiscal, penyesuaiaan tingkat bunga, dan garis pedoman megenai harga upah. (beberapa Negara yang memakai system pendekatan kebijkan ini ialah : di Negara seperti, Amerika serikat, ingris dan jepang)

PENDEKATAN PENGELOLAAN ANGGARAN TERKENDALI
pengelolaan pendekatan anggaran terkendali lebih cendrung digunakan pada perencanaan dalam perekonomian sosialis, dimana pemerintah secara aktif dan langsung mengendalikan gerak perekonomian melalui porses pengambilan keputusan yang terpusat, jadi perbedaan yang esensial antara perencanaan dalam perekonomian liberalis dan dalam perekonomian sosialis adalah rangsangan versus pengendalian (inducemen versus control) peranan perencanan dalam perekionomian liberalis hanya berusaha untuk mencegah agar perekonomian tidak keluar dari lintasan pertumbuhan yang stabil yang diingikan melalui alat kebijaksanaan-kebijaksanan yang aktif namun tidak langsung, sementara itu peranan perencanaan dalam perekonomian sosialis bukan hanya menetapkan seperangkat sasaran tertentu yang merupakan suatu rangkaian kemajuan ekonomi yang diinginkan akan tetapi juga berusaha melaksanakan rencanaya dengan mengendalikan secara langsung kegiatan dari hampir seluruh dari unit-unit produksi dalam perekonomian secara keseluruhan. (beberapa Negara yang memakai system pendekatan kebijkan ini ialah : (di Negara seperti, perekonomian ala Sovyet di eropa timur dan asia terutama RRC)

STABILITAS ANGGARAN
Pendekatan kebijakan Stabilitas anggaran lebih cendrung memihak pada sistem perekonomian liberal, yang mana tingkat stabilisasi perekonomian yang secara otomatis senantiasa berubah-rubah, maka dengan ini pemerintah harus berusaha secara aktif untuk menciptakan keadaan yang akan mencegah ketidakstabilan ekonomi tersebut sambil merangsang pertumbuhanya. (beberapa Negara yang memakai system pendekatan kebijkan ini ialah : di Negara seperti, Amerika serikat, ingris dan jepang)

PENDEKATAN ANGGARAN BELANJA BERIMBANG
Beberapa penjelasan mengenai kebijakan pendekatan anggaran belanja berimbang, dimana kebijakan ini lebih cendrung kepada sistem perekonomian campuran, yang bercirikan adanya suatu lingkungan kelembagan dimana sebagian dari sumber daya produktif dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta, besarnya proposisi yang tepat anatra pemilikan pemerintah dan swasta berada dari satu hegara dan lainya, naming demikian tidah seperti perekonomian liberalis yang mana pemilikan pemerintah hanya kecil sekali.
- sector swasta perekonomian campuran terdiri dari tiga bentuk pemilikan individu :
a . sector tradisional yang subsisten yang terdiri dari pertanian sasta dalam skala kecil dan industri kecil barang kerajinan yang mnejual sebagian hasil produksinya kepasar setempat
b perusahaan- perusahaan liberalis ukuran menenganh dibidang pertanian,industru, perdagangan dan pengangkutan yang dimiliki dan dikelola oleh orang-orang pribumi
c perusahaan asing dan perkebunan berskala besar yang erutama sekali melayani pasar luar negri, modal bagi perusahaan-perusahaan ini biasnya dating dari luar negri.

Ada dua aspek uatam dari perencanaan pembangunan dalam perekonomian camapuran yaitu :
1 penggunan tabungan masyarakat dan pembayaran dari luar negri dilakukan dengan sengaja oleh pemerintah untuk melaksanakn investasi-investasi pada proyek pemerintah dan memobilisir serta menyelurkan sumber daya yang langka kebidang-bidang yang biasa di harapkan akan memberi sumbangan kearah terwujudnya kemajuan ekonomi dalam jangka panjang
2 Kebijaksanan pemerintah untuk mempermudah, merangsang, mengarahkan,serta dalam beberapa hal, bahkan mengendalikan swasta untuik menjamin suatu hubungan yang serasi antara keinginan para pengusaha swasta dan rencana perekonomian dari pemerintah pusat
(istem pendekatan kebijakan stabilitas anggaran belanja berimbang diterapakan dibeberapa Negara seperti Negara Indonesia¬)





BAGIAN 111
FUNGSI PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
A Penerimaan Dalam Negri
1 pajak dalam negri
- pajak penghasilan migas dan non migas
- pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah
- penerimaan pajak buni dan bangunan
- bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
- cukai
- Pajak- pajak lainnya
2. pajak perdagangan internasioanal
- Bea masuk
- pajak ekspor
B penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
- penerimaan sumber daya alam
- bagian laba BUMN
- PNB lainnya
C Penerimaan pembiayaan
Penerimaan pembiayan pemerintah pusat antara lain
1 pinjaman sektor perbankkan
2 privatisasi BUMN
3 penjualan aset negara
4 penjualan obligasi pemerintah
5 pinjaman luar negri

Sistem penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Budget) merupakan suatu sarana agar pelaksanaan budget itu sendiri menjadi lebih mudah, lebih efisien, lebih efektif, dan lebih berhasil guna dan berdaya guna.
Mula-mula suatu sistem penyusunan anggaran lahir untuk memenuhi kebutuhan di atas. Sistem tersebut kemudian berkembang maka terjadilah penyempurnaan-penyempurnaan dan penemuan-penemuan kembali sehingga lahir suatu sistem baru.

FUNGSI PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)
Pembiayaan daerahpenerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup deficit anggaran atayu untuk memanfaatkan surplus anggaran .
Penerimaan pembiayaan yaitu pembentukan dana cadangan penambahan modal investasi, pemberian pinjaman daerah
Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri
Kebijakan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, belanja dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda- agenda pembangunan tahunan. Di bidang pengelolaan pendapatan daerah, akan terus diarahkan pada peningkatan PAD. Untuk merealisasikan hal tersebut akan dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang telah ada maupun menggali sumber-sumber baru. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah beberapa hal penting yang perlu dilakukan antara lain dengan memperbaharui data obyek pajak, peningkatan pelayanan dan perbaikan administrasi perpajakan, peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak, peningkatan pengawasan internal terhadap petugas pajak, dan mencari sumber-sumber pendapatan lainnya yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sementara pada sisi belanja, kebijakan pengelolaan belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dengan mengupayakan peningkatan porsi belanja pembangunan dan melakukan efisiensi pada belanja aparatur