ANALISI DAN PROSES KEBIJAKAN PUBLIK
A. ANALISIS KEBIJAKAN
Analisis merupakan tujuan dan relasi yang berbeda dengan proses kebijakan, yang mempengruhi proses pembuatan kebijakan melalui rist danargumen yang bukan hanya mendukung analisi “ problem “ tetapi juga analisis tentang apa opsi kebijakan atau resolusi yang harus diambil, sedangkan kebijakan dari sudut analisis yaitu sebuah konsep yang kurang lebih berada ditengah diantara putusan dan gerakan social
Analisi kebijakn yang mencakup :
- Determinasi kebijakan : analisis yang berkaitan dengan cara pembuatan kebijakan, mengapa kapan dan untuk siapa kebijakan tersebut di buat.
- Isi kebijakan : analisis yang mencakup deskripasi tentang kebijakan tertentu dan bagaimana ia berkembang dalam hubungan dengan kebijakan sebelumnya atau analis ini bias juga didasari informasi yang di sediakan oleh karangak nilai atao teoritis yang mencoba memberikan kritij terhadap kebijakan
Monitoring dan evaluasi kebijakan
Evaluasi digunakan untuk mempelajari hasil yang diperlukan dalam suatu kebijakan dikaitkan dengan pelaksanaannya mengendalikan tingakah lakku dari orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan, dan mempernngarui respon dari mereka yang berada diluar lingkungan politik

Focus dari kebijakan ini adalah mengkaji bagaimana kinerja kebijakan dengan mempertimbangkan tujuan kebijakan, dan apa dampak kebijakan terhaap suatu persoalan tertentu.
Analisis untuk kebijakan
advokasi kebijakan berupa riset dan argument yang dimaksudkan untuk mempengaruhi agenda kebijakan didalam atau diluar pemerintah
informasi untuk kebijakan :
merupakan suatu bentuk analisis yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi pembuatan aktivitas kebijakan. Seorang pakar yang bernamaQuade (1976 : 21) berpendapat bahwa tujuan utama analisis adalah membantu pembuatan keputusan untuk membuat pilihan yang lebih baik ketimbang yang dibuat pihal lain untuk melakukan analisis tersebut harus melakukan tiga tahap :
pertama ; penemuan yaitu untuk menemukan alternatif- alternative yang tersedia
kedua : penerimaan yatiu membuat temuan agar bias diterima dan bias dimasukkan kedalam kebijakan atau keputusan.
Ketiga : imlementasi yaitu menerapkan keputusan kebijakan tanpa ada perubahan terlalu banyak yang bias membuat alternative itu menjadi tidak memuaskan
B tahap-tahap kebijakan
1. agenda setting
Genesis kebijakan berkaitan dengan pengenalan problem, apa yang di anggap sebagai sebuah problem dan bagaimana problem didefinisikan tergantung pada cara pembuat kebijakan mengenai isu/ kejadian, penentuan agenda yang membahas persolan sebuah isu dan problem menjadi suatu persoalan yang menjadi suatu wacana public ata pemerintah.
2. keputusan untuk melakukan kebijakan atau tidak
Sebuah kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah yang mempunyai dampak atau pengaruh yang bersifat negative maupun positif terhadap public maupun pemerintah itu sendiri, misalkan : sebuah isu kenaikan harga BBM
3 implementasi kebijakan
Merupakan Suatu proses pelaksanaan kebijakan dari apa yang telah direncanakan maupun di formulasikan yang telah diputuskan
4. evalusi kebijakan
Kriteri-kritria evaluasi kebijakan :
- relevansi : evaluasi harus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengmbil keputusan an pelaku-pelaku kebijaksanaan yang lain dan harus menjawab pertanyaan yang benar pada aktu yang tepat
- signifikansi : evaluasi harus memberikan informasi bahwa baru dan penting bagi pelakku kebijaksanaan untuk bernjak lebih dari Selma ini yang mereka anggap jelas dan terang
- validitas : evaluasi harus memberikan pertimbangan yang persuasive dan seimbang mengenai hasil-hasil nyata dari kebijaksanaan dan program
- Reabilitas : evaluasi harus berisi bukti bahwa kesimpulan tidak didasarkan pada informasi melalui prosedur pengukuran yang tidak di terliti dan tidak konsisten
- Objektifitas : evaluasi hars melaporkan kesimpulan dan informasi pendukung yang sempurna an tidak melenceng , yaitu informasi yang dapat membuat evaluator-evaluator dapat memcapai kesimpulan-kesimpulan yang sama
- Ketpatan waktu : evaluasi harus membuat informasi tersedia pada aktu keputusan harus di buat
- Daya guna : evaluasi harus menyediakan informasi yang dapat digunakan dan dimengerti oleh pengambil keputusan an pelaku-pelaku kebijaksanaan lain
Tugas dari impelmentasi adalah administrator
- mengatur cara untuk mengorganizir, menginterprestasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi atau dengan kata lain imlementasi adalah tahap realisasi dari tujuan kebijakan
5 feed beck
Permsalahan :
Analisis kebijakan tidak sesuai dengan reak fakta (kejadian sesungguhnya ) dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan

Alasan ilmiah
1 di lihat dari sejarah analisis kebijakan yang mana berkembang dari peradaban ilmu barat sehingga kami cendrung pad asumsi bahwa produk ilmu berupa teori yang sifatnya “relati” tetapi metode yang menjadi alat masuknya ilmu bersifat universal.
Teori demografi yang menyatakan bahwa status social ekonomi kkultur mempunyai korelasi negative dengan tingkat vertilitas yang berlaku di dunia barat ternyata tidak cocok diterapkan di negar Indonesia, tetapi prosedur penelitian yang sama dapat diterapkan dikedua negar tersebut (Negara barat dan Indonesia)
Kenyataaanya bahwa kita memiliki kondisi lingkungan yang has memperkuat tuntutan untuk melakukan analisis-analisis sendiri sehingga informasi-informasi yang dijadikan masukan dalam proses pembuatan kebijakanaan lebih sesuai dengan realitas social yang ada.